Ditulis Pada 10 Agustus 2018 14:34 WIB

Korpri dan Menpan RB Sepakati RPP Korpri dan RPP Bantuan Hukum

Jakarta – Polemik keberadaan Korps Pegawal Republik Indonesia (Korpri) di dalam atau luar kedinasan tampaknya akan segera berakhir manis.

 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN dan RB) menyetujui eksistensi Korpri berada dalam kedinasan dimasukkan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Korpri. 

 

Menteri PAN dan RB Asman Abnur setuju melembagakan Korpri dalam kedinasan. Hal ini lantaran kegiatan Korpri memang tak bisa dilepaskan dalam kedinasan atau menjadi bagian integral dari pemerintahan.

 

“Pengabdian anggota Korpri bukanlah kepada kepentingan kelompok maupun individu melainkan monoloyalitas kepada negara, bangsa dan rakyat Indonesia," kata Asman dalam tatap muka dengan Dewan Pengurus Nasional di Jakarta, Rabu (08/08/2018).

 

Menteri PAN dan RB juga mengarahkan penataan kelembagaan Sekretariat Pengurus “Korps Batik Biru” yang berada di kementerian/lembaga, provinsi hingga pengurus di tingkat kabupaten/kota agar bersifat struktural dan mengacu berdasarkan tipologi pemerintahan.

 

Adapun untuk daerah Tipologi A, Kepala Sekretariat Korpri dijabat oleh pejabat setingkat eselon II, untuk Tipologl B oleh pejabat Eselon III, dan Tipologi C oleh pejabat eselon IV.

 

Dengan demikian, kata Asman, untuk jabatan struktural di Sekretariat Korpri akan dibiayai oleh APBN/APBD dengan mengacu pada kelas jabatan dan beban kerja.

 

Sementara itu, Ketua Umum DPN Korpri Prof. Zudan Arif Fakrulloh memberikan apresiasi positif atas sikap resmi Menteri PAN dan RB Asman Abnur yang sudah searah dengan tujuan Korpri.

 

Zudan pun berharap RPP Korpri bisa diundangkan dengan segera oleh pemerintah. 

 

“Kami berharap RPP Korpri sudah diundangkan dalam waktu dekat dan menjadi kado istimewa menjelang HUT Korpri ke-47 pada November 2018 ini," kata Zudan.

 

RPP Bantuan Hukum

 

Pada bagian lain, dalam audiensi dengan DPN Korpri, Menteri PAN dan RB mendukung perlunya RPP tentang Jaminan Perlindungan Hukum bagi Anggota Korpri yang terkena kasus hukum dalam melaksanakan tugasnya.

 

Menurut Prof. Zudan, hal ini sesuai dengan amanat Pasal 92 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

 

Seperti disebutkan Zudan, dalam program kerjanya pihaknya sudah mendirikan 250 lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) di semua tingkatan kepengurusan Korpri.

 

“Untuk LKBH, alhamdulillah kami sudah terbentuk di 250 sekretariat Korpri, dan sudah dianggarkan oleh pemerintah daerah setempat,” jelas Zudan.

 

Hanya saja, Menteri Asman menekankan bahwa upaya ini harus dilaksanakan secara profesional agar perlindungan ASN dapat berjalan maksimal.

 

Zudan Arif Fakrulloh sebagai ketua DPN Korpri terus mendorong RPP bantuan hukum ini segera di undangkan. Bila RPP ini sudah terwujud maka ASN akan lebih tenang bekerja dan ada yang mendampingi secara hukum apabila mendapat masalah hukum dalam melaksanakan tugasnya. Dukcapil***