Ditulis Pada 12 September 2017 00:49 WIB

Kemenkeu Tekankan DAK Nonfisik Adminduk Hanya Dana Stimulus

Jakarta - Untuk menjamin keberlanjutan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) terpadu dalam menghasilkan data dan dokumen kependudukan yang akurat dan seragam di seluruh Indonesia, mulai tahun 2017 pemerintah menganggarkan Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik di bidang pelayanan administrasi kependudukan. 

 

DAK nonfisik ini diperuntukan bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani administrasi kependudukan, baik di provinsi maupun kabupaten/kota. Petunjuk teknis penyelenggaraannya mengacu kepada Permendagri Nomor 102 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan. 

 

Dalam prakteknya, masih banyak daerah yang memahami bahwa pelayanan administrasi kependudukan hanya dibiayai melalui APBN. Pemahaman ini berakibat pada kurangnya komitmen pemerintah daerah untuk menganggarkan pelayanan administrasi kependudukan melalui APBD murni. 

 

Hal ini disampaikan Iryanto, narasumber dari Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, dalam pelaksanaan evaluasi DAK nonfisik administrasi kependudukan di Ditjen Dukcapil, Jakarta, Senin (11/09/2017).  

 

“Padahal, DAK nonfisik sifatnya hanya bantuan atau dana stimulus bagi daerah. Kenyataannya, trend anggaran melalui APBD murni menurun. Semua DAK nonfisik pasti APBD-nya menurun tidak hanya dana pelayanan administrasi kependudukan”, jelas Iryanto. 

 

Karenanya, daerah harus menganggarkan melalui APBD murni untuk pelayanan administrasi kependudukan, baik di provinsi maupun kabupaten/kota.

 

Selain itu, Iryanto juga menyoroti perlunya ada kriteria daerah terluar, terdepan, dan terpencil dalam menentukan alokasi anggaran DAK nonfisik pelayanan adminitsrasi kependudukan. Hal ini bisa diatur secara teknis melalui revisi Juknis Permendagri 102 Tahun 2016. 

 

Kesempatan yang sama, Sekretaris Ditjen Dukcapil I Gede Suratha dalam arahannya menyampaikan, dua hal yang perlu disoroti terkait DAK nonfisik pelayanan administrasi kependudukan. 

 

“Kita bicarakan soal Juknis tapi juga alokasi anggaran DAK”, ungkap I Gede Suratha. 

 

Terkait Juknis, masih banyak hal yang perlu disampaikan ke daerah, namun sebelum itu sangat perlu untuk memiliki pemahaman yang sama dan utuh terkait DAK nonfisik. Sementara terkait alokasi, I Gede Suratha sepakat bahwa dalam penganggaran DAK nonfisik ke depan perlu memperhatikan kriteria daerah terluar, terdepan, dan terpencil. 

 

Hal senada juga disampaikan Kabag Perencanaan Ditjen Dukcapil, Benny Kamil. Menurutnya, DAK nonfisik ini bukan hanya untuk pertama kalinya bagi Ditjen Dukcapil, tapi juga pertama kali bagi Kemendagri. 

 

“Semoga dengan adanya pertemuan ini bisa menjelaskan salah satunya terkait indikator aspek wilayah dalam penganggaran DAK nonfisik ke depan”, lanjut Benny Kamil. 

 

Benny Kamil juga menyoroti belum terakomodirnya kekhususan DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara dalam penganggaran DAK. 

 

“Juknis ini menurut kita ini yang terbaik, tetapi tentu pasti ada kekurangannya”, jelas Benny Kamil.

 

Menurutnya, DKI Jakarta meskipun kedudukannya sebagai provinsi, tetapi berbeda dengan provinsi lain, karena di daerah lain pelayanan dilaksanakan oleh kabupaten/kota. Dukcapil***