Ditulis Pada 24 April 2018 13:06 WIB

Kemendagri Support Pelayanan Adminduk Melalui APBN

Manado – Kementerian Dalam Negeri menyadari peran penting pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) di daerah karena bersentuhan langsung dan terkait hajat hidup masyarakat. Terlebih, urusan Adminduk merupakan urusan wajib non pelayanan dasar. 

 

“Pelayanan Adminduk itu adalah urusan daerah, urusan wajib non pelayanan dasar. Berbeda dengan kesehatan dan pendidikan. Kalau kesehatan dan pendidikan adalah urusan wajib pelayanan dasar”, jelas Prof. Zudan pada kegiatan Pencanangan Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA) Provinsi Sulawesi Utara di Manado, Senin (23/04/2018).

 

Karena merupakan urusan wajib, maka urusan Adminduk harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang dikerjakan oleh bupati/walikota. 

 

Meski demikian, Prof. Zudan meyakinkan bahwa urusan Adminduk tetap disupport oleh provinsi dan pemerintah pusat. 

 

“Dukcapil adalah urusan wajib non pelayanan dasar. Artinya tetap harus dikerjakan oleh Bupati, Walikota, disupport oleh Provinsi, disupport oleh pemerintah pusat”, urai Zudan.

 

Pemerintah pusat, lanjutnya, memberikan support urusan Adminduk salah satunya pembiayaan pelayanan Adminduk melalui APBN dengan mekanisme Dana Alokasi Khusus Nonfisik Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK Nonfisik Adminduk). 

 

“Apa bentuk support dari pemerintah pusat? Dana alokasi khusus. Seluruh kabupaten/kota diberi dana alokasi khusus”, tambah Prof. Zudan. 

 

Selain DAK, pemerintah pusat juga mensupport pelayanan Adminduk melalui penyediaan blangko KTP-el, fasilitasi jaringan, dan perangkat. 

 

Terkait perangkat, Zudan menekankan kepada daerah untuk juga menyediakannya melalui APBD, karena pusat hanya menyediakan satu kali. 

 

“Diberi alat-alat rekam cetak satu kali dari pusat”, pungkasnya. Dukcapil***