Ditulis Pada 26 Juli 2018 17:38 WIB

Kemendagri Dorong Dukcapil Daerah Percepat Likuidasi Aset BMN

Jakarta – Peralihan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Dekon TP) menjadi Dana Alokasi Khusus Nonfisik (DAK Nonfisik) dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Adminduk) di provinsi dan kabupaten/kota menyisahkan tugas baru terkait likuidasi aset atau Barang Milik Negara (BMN).  

 

Sejak dimulainya transfer dana DAK Nonfisik pada tahun 2017 hingga saat ini, baru sebagian Dinas Dukcapil provinsi dan kabupaten/kota yang sudah menyelesaikan proses likuidasi.

 

“Era peralihan dekonsentrasi dan tugas pembantuan menuju ke DAK perlu segera diselesaikan transisi laporan BMN oleh provinsi dan kabupaten/kota”, kata Direktur Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Direktur Bintur) Joko Moersito saat menyampaikan laporan di hadapan Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh dan peserta Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset/BMN Ditjen Dukcapil di Hotel Kaisar, Jakarta (24/07/2018).

 

Untuk itu, Direktur Bintur kembali meminta dan mengingatkan agar provinsi dan kabupaten/kota segera menyelesaikan proses likuidasi aset atau BMN dengan posisi saldo kosong. 

 

“Dari 548 Satker sampai saat ini baru terdapat 41 Satker yang sudah memenuhi syarat untuk proses likuidasi atau pembukuan pengelolaan BMN dalam kondisi saldo kosong. Sedangkan baru 6 Satker yang telah menyelesaikan likuidasi. Selebihnya masih harus kita selesaikan bersama proses likuidasi Satker itu”, lanjut Joko. 

 

Sebagaimana ketentuan Kementerian Keuangan, Joko mengingatkan bahwa batas likuidasi Satker tersebut harus selesai paling lambat pada tahun 2019.

 

Selain itu, Joko juga mengingatkan agar daerah segera menyerahkan surat pernyataan kesediaan untuk menerima hibah. Dokumen tersebut diperlukan untuk proses hibah perangkat pelayanan Adminduk yang selama ini digunakan untuk pelayanan kepada masyarakat, tapi masih tercatat sebagai aset pemerintah pusat.  

 

“Sampai saat ini BMN tersebut masih tercatat sebagai barang milik kekayaan Ditjen Dukcapil. Oleh karena itu, untuk akuntabilitasnya perlu diupertimbangkan dilakukan langkah-langkah penghapusan sesuai dengan tata cara dan aturan ketentuan yang berlaku”, tegasnya.  

 

Sebagai informasi, Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset/BMN diselenggarakan oleh Ditjen Dukcapil yang diikuti para pejabat pengelola aset atau BMN di Dinas Dukcapil provinsi dan kabupaten/kota. 

 

Beberapa materi yang diberikan di antaranya terkait mekanlsme dan tata cara pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemlndahtanganan BMN. 

 

Juga tentang tata cara penghibahan/penghapusan Aset/BMN Dukcapil di daerah, serta mekanisme pelaporan, penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan aset/BMN Dukcapil di daerah. Sebagai pemateri adalah pejabat dari Ditjen Dukcapil dan Kementerian Keuangan. Dukcapil***