Ditulis Pada 08 Agustus 2018 15:29 WIB

Kemendagri-Bappenas Siapkan RPJMN Adminduk Presiden Terpilih

Jakarta – Banyaknya indikator kinerja yang ditetapkan pemerintah dalam pemenuhan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), khususnya di bidang Administrasi Kependudukan (Adminduk), ada baiknya indikator terdahulu bisa dapat terpenuhi kembali di RPJMN 2020-2024. 

 

Bappenas mencatat masih ada beberapa program yang harus disesuaikan antara pencapaian dan target. Penyesuaian ini dinilai Bappenas sangat penting untuk memastikan Presiden terpilih hasil Pemilu 2019 mendatang bisa menjalankan program Adminduk yang tepat manfaat dan sasaran selama periode 2020-2024. 

 

Untuk itu, Sekretaris Ditjen Dukcapil I Gede Suratha menyatakan, 23 output pelayanan Adminduk dapat dijadikan indikator untuk RPJMN, mulai dari lahir, kawin, mati, cerai, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, kewarganegaraan, hingga perubahan jenis kelamin. 

 

“Harus ada nanti yang dijadikan indikator untuk RPJMN. Nah, cara berpikir kita soal isu strategis administrasi kependudukan yakni lebih tepat jika dijadikan judul dalam RPJMN,” pinta I Gede Suratha saat Rapat Background Study RPJMN 2020-2024 dengan Bappenas di Ruang Rapat Lantai 3 Gedung B Ditjen Dukcapil, Jakarta, Selasa (07/08/2018).

 

Sehingga, lanjut I Gede Suratha, regulasi dan aturan yang dipegang dan dibuat oleh negara yang berkenaan dengan kependudukan, yang ada dalam Undang-Undang Adminduk dapat menata dan menertibkan warga soal dokumen kependudukan. 

 

Contohnya jika ada orang pindah harus dicatat dalam penerbitan dokumen, bila tidak tertib akan berdampak buruk sehingga timbullah dokumen abal-abal.

 

“Inilah yang harus menjadi agenda presiden terpilih. Agak rumitnya soal kependudukan, presiden terpilih harus dapat mengetahui, bahwa Dukcapil ini seringkali dikomplain warga,” tutur I Gede Suratha.

 

Selain itu, Sekretaris Ditjen juga berharap presiden terpilih dapat memahami kenyataan pelayanan Adminduk yang dihadapi selama ini. Indonesia memiliki 263 juta penduduk dan tersebar di 34 Provinsi. Jika ada 1 warga bermasalah dengan 23 dokumen kependudukannya, maka kemudian muncullah 6 miliar sumber masalah. 

 

“Oleh sebab jika Dukcapil sering masuk media, karena begitu rumitnya dan tak mulus selamanya,” paparnya.

 

Meski menemui banyak masalah, I Gede Suratha mengingatkan agar pelayanan Adminduk terus dijalankan dengan perbaikan yang juga berjalan terus menerus. Dengan demikian, paradigma nasional terkait permasalahan Adminduk harus ada dalam pemikiran presiden terpilih.

 

Ia juga mengingatkan bahwa tidak mudah membuat perubahan dalam pelayanan Adminduk, karena bila Dukcapil membuat inovasi dengan cepat dan sembarang, maka tak dipungkiri akan ada ekses negatif. Data tidak aman dan dokumen kependudukan tidak berkualitas adalah dua di antara sekian banyak masalah yang mungkin akan timbul sebagai ekses negatifnya.

 

“Maka perlu menciptakan dokumen yang berkualitas, maka pembangunan-pun akan berjalan dengan baik dan menyejahterakan. Begitupun sebaliknya. Itulah konteks besarnya dalam RPJMN tersebut,” tukasnya.

 

Untuk itu, tanggung jawab besar diemban jajaran Dukcapil untuk memenuhi kebutuhan akan dokumen kependudukan yang berkualitas bagi seluruh warga negara, siapa pun dan dimana pun. 

 

“Tak ada kesehatan gratis, pendidikan gratis, dan keluarga sejahtera bila dokumen kependudukan tak lengkap sebagai layanan dasar bagi masyarakat NKRI dimanapun. Ini semua bisa dijadikan indikator dalam RPJMN 2020-2024”, harapnya. Dukcapil***