Ditulis Pada 09 Mei 2018 09:38 WIB

Kaltara Sambut Kebijakan Pemerintah Percepat Layanan Adminduk

Nunukan – Kebijakan pemerintah untuk mempercepat dan memperbaiki pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) disambut positif Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). 

 

Gubernur Kaltara Irianto Lambrie memastikan pihaknya siap menerapkan hingga di pedalaman dan perbatasan negara dengan target Semedi (sehari mesti jadi), terutama pelayanan KTP-el. 

 

“Kami sangat siap (menerapkan percepatan pelayanan Adminduk). Pemerintah telah memprogramkan pelayanan lebih cepat, lebih dekat kepada masyarakat secara berkala dengan sistem jemput bola sampai ke pedalaman dan perbatasan”, kata Irianto di Nunukan baru-baru ini. 

 

Menyinggung kendala pelayanan, Irianto menyatakan kendala seperti kesulitan sinyal termasuk kondisi geografis yang sulit dijangkau bukan lagi menjadi persoalan. 

 

“Kaltara tidak kedengeran ada keluhan sinyal. Sinyal bagus saja, kami pasang pemancar juga kok. Aman semua”, ujarnya. 

 

Layanan jemput bola dilakukan dengan cara Dinas Dukcapil kabupaten/kota mendatangi langsung masyarakat untuk melakukan perekaman data KTP-el secara periodik hingga ke daerah terpencil. 

 

Berdasarkan data Kemendagri pada bulan Maret 2018, capaian perekaman data KTP-el Kaltara sudah melampau target. Dari jumlah penduduk wajib KTP Semester I tahun 2017 sebesar 419.847, sebanyak 100,71% penduduk Kaltara sudah merekam data dirinya. Itu artinya, Kaltara tinggal mengejar perekaman bagi wajib KTP pemula yang akan memasuki usia 17 tahun. 

 

Capaian ini menempatkan Kaltara sebagai provinsi empat besar dalam hal perekaman data KTP-el. 

 

Provinsi lain yang sudah mencapai perekaman data KTP-el di atas 100% adalah Banten 106,67 dengan jumlah wajib KTP sebesar 7,5 juta, DKI Jakarta 103,89% dari jumlah wajib KTP 7,7 juta, dan Kalimantan Selatan 101,18% dari wajib KTP sebesar 2,7 juta. 

 

Selanjutnya Provinsi Kalimantan Timur dengan capaian perekaman sebesar 100,64 dari jumlah wajib KTP sebesar 2,3 juta, dan Provinsi Kepulauan Riau sebesar 100,10% dengan jumlah wajib KTP 1,2 juta. Dukcapil***