Ditulis Pada 08 September 2017 16:22 WIB

Itjen Kemendagri Sosialisasikan SPIP pada Pegawai Ditjen Dukcapil

Jakarta – Menjalankan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Itjen Kemendagri melakukan sosialisasi SPIP kepada pejabat dan staf Ditjen Dukcapil, Kamis (07/09/2017). 

 

Sosialisasi berlangsung di Ruang Rapat Gedung C Lantai 4 Komplek Ditjen Bina Pemdes Jakarta Selatan, dan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Ditjen Dukcapil, I Gede Suratha. 

 

Menurut Sekretaris Ditjen, sejak tahun 2008, penerapan SPIP di lingkungan pemerintahan belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Untuk itu, saat ini pemerintah menerapkan SPIP tersebut salah satunya dengan membangun aplikasi berbasis online.  

 

“Untuk penerapan SPIP, perlu diketahui banyak hal yang dilakukan pimpinan, tidak bisa pimpinan saja yang melakukan pengendalian, tapi mulai pimpinan sampai tingkat bawah”, jelas I Gede Suratha. 

 

Dari segi pelaksanaan, Sekretaris Ditjen juga memberikan ilustrasi penerapan SPIP. “Misalnya di setiap Direktorat, ada mata anggaran untuk monitoring evaluasi. Monev itu diharapkan harusnya menjadi titik awal dari proses perencanaan kegiatan dan pembangunan”, lanjutnya.

 

Lebih lanjut, Sekretaris Ditjen menjelaskan bahwa dalam sistem SPIP, ditekankan dari monitoring evaluasi, bergerak ke perumusan kebijakan. 

 

“Perumusan kebijakan menjadi penting karena kalau salah merumuskan kebijakan maka salah juga kita menaruh uang, akan salah melaksanakan, dan salah juga hasilnya”, papar I Gede Suratha.

 

Sementara itu, Kabag Perencanaan Ditjen Dukcapil, Benny Kamil, dalam laporannya menekankan akan pentingnya SPIP. “Karena seluruh aktivitas pekerjaan itu dimulai dari perencanan. Biasanya kita hanya merencanakan yang baik-baik dan bagus-bagus. Tapi ketika ada masalah kita tidak siap. Makanya SPIP itu juga menekankan resiko yang mungkin timbul di kemudian hari”, jelas Benny Kamil. 

 

Selaku narasumber dari Itjen Kemendagri, Sismadi memaparkan alasan kenapa perlu aware dengan SPIP. “Salah satunya adalah karena Kemendagri masuk 10 kementerian yang belum dinilai SPIP-nya. Pemda sudah dinilai, bahkan ada 35 Pemda yang memiliki nilai maturitasnya tinggi, yaitu 3”, papar Sismadi.

 

Untuk itu, menurut Sismadi, Kemendagri ambisius menargetkan nilai maturitas SPIP mencapai 3.5. “Ini penting karena menjadi salah satu pendongkrak nilai reformasi birokrasi kita. Dan kita harus pahami bahwa SPIP ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pekerjaan kita”, lanjut Sismadi.

 

Memastikan penilaian SPIP, Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh memantau langsung jajarannya untuk mengisi instrumen SPIP melalui aplikasi spip.inostra.com. “Rekan-rekan semua pegawai mohon untuk segera mengisi”, ajak Prof. Zudan.

 

Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008, SPIP merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai. 

 

Hal ini untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

 

SPIP terdiri dari lima unsur, yakni lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern. Dukcapil***