Ditulis Pada 28 Februari 2018 18:20 WIB

Integrasi Data Kependudukan Sebagai Basis Ekonomi Digital

Bandung – Mewakili Dirjen Dukcapil Kemendagri, Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan, David Yama, menjadi salah satu narasumber pada Seminar Naisonal Identitas Cerdas dan Peningkatan Akses Telekomunikasi untuk Ekonomi Digital di Bandung, Jawa Barat, Senin (26/02/2018).

 

Selain menekankan urgensi identitas pelanggan untuk keamanan bertransaksi online, juga pemahaman terkait integrasi data kependudukan sebagai identitas cerdas dalam mendukung ekonomi digital nasional. 

 

Hal ini sejalan dengan komitmen Kemendagri untuk mewujudkan single identity number, satu identitas tunggal untuk semua keperluan, yakni KTP-el.

 

Untuk itu, perekaman data KTP-el terus digenjot jajaran Dukcapil seluruh Indonesia. Harapannya, semua penduduk akan terekam datanya pada akhir tahun 2018. 

 

“Perekaman data (KTP-el) penting untuk urusan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pemilihan umum, dan penegakan hukum serta kriminal. Nomor Induk Kependudukan (NIK) diberikan sejak orang lahir ketika membuat Akta Kelahiran”, ungkap David Yama.

 

Data NIK, menurutnya, memuat informasi identitas warga termasuk alamat rumah, riwayat keluarga, pendidikan. NIK tersebut diberikan hanya sekali dan berlaku seumur hidup. 

 

“NIK terdiri dari 16 angka. Deretan enam angka awal merupakan kode provinsi, kota atau kabupaten, serta kecamatannya. Adapun enam angka berikutnya tanggal, bulan, dan tahun lahir, sementara empat angka sisanya merupakan nomor penduduk”, lanjutnya.

 

Sebanyak 7,8 juta dari 262 juta penduduk Indonesia hingga kini belum merekam data kependudukan. Jumlah itu termasuk dua juta orang di luar negeri.

 

"Kami bekerja sama dengan duta besar dan konsulat jenderal di 33 negara di dunia untuk perekaman data”, lanjut David Yama. Dukcapil***