Ditulis Pada 23 Juli 2018 13:34 WIB

Data Kependudukan Dukung Penerapan Online Single Submission

Jakarta – Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Dukcapil berkomitmen dalam mendukung penuh pelaksanaan Online Single Submission (OSS). Dukungan tersebut di antaranya melalui pemberian hak akses data kependudukan dalam pelayanan OSS serta pelayanan bagi calon pelaku usaha yang akan memutakhirkan data kependudukan.

 

“Pelaksanaan OSS ini Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan telah berkoordinasi dan melakukan konsolidasi dengan Ditjen Dukcapil pada sumber administrasi kependudukan seperti pindah alamat, mengganti status dari belum kawin menjadi kawin dan sebagainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bahtiar dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu (22/07/2018).

 

Bahtiar menjelaskan, NIK yang digunakan telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kemendagri yang bersumber dari hasil pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang tersambung antara tempat pelayanan dengan Data Center Kemendagri.

 

“NIK yang digunakan dalam melakukan pendaftaran OSS adalah NIK yang menjadi syarat pendaftaran peserta jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan. Hal ini sudah diatur pada Pasal 22 ayat 3 PP 24/2018,” jelas Bahtiar.

 

Sementara Direktur Dekonsentrasi Tugas Pembantuan dan Kerjasama pada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Sugiarto menambahkan, bagi pelaku usaha perorangan, dalam melakukan pendaftaran harus memasukkan data mencakup nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan alamat tempat tinggal sebagaimana dijelaskan pada Pasal 22 ayat 1 huruf a dan b pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018. 

 

“Adapun bagi pelaku usaha non perorangan, NIK yang harus dimasukkan adalah NIK penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dijelaskan pada Pasal 22 ayat 2 huruf k,” pungkasnya.

 

Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo menghadiri peluncuran sistem OSS atau Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PBTSE) di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kegiatan tersebut berlangsung pada 9 Juli 2018.  

 

Penerapan Sistem OSS atau PBTSE ini dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan berusaha yang berlaku di semua kementerian, lembaga dan pemerintah daerah seluruh Indonesia yang selama ini dilakukan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). 

 

Melalui sistem layanan perizinan OSS ini diharapkan masyarakat dapat mengakses secara online di mana pun dan kapan pun. Layanan ini bisa diakses melalui perangkat laptop, komputer, atau smartphone melalui alamat url https://oss.go.id/oss/. Dukcapil***