Ditulis Pada 24 April 2018 17:45 WIB

Data Kependudukan Dukung Integrasi Aplikasi Pengaduan Pemerintah

Jakarta – Komitmen pemerintah membangun sistem layanan pengaduan dan aspirasi yang terpadu dan terintegrasi bakal segera terwujud. Integrasi layanan ini memudahkan masyarakat menyampaikan permasalahan, pengaduan, dan aspirasinya terkait layanan publik di seluruh Indonesia. 

 

Mewakili Kepala Pusat Penerangan, Kabid Fasilitasi Pengaduan dan Pengelolaan Informasi Kemendagri Handayani Ningrum memperkuat komitmen tersebut. Menurutnya, seluruh unsur di Kemendagri akan berkaitan langsung dan menjadi bagian dari integrasi layanan ini. 

 

Dengan Ditjen Dukcapil, Ningrum menyampaikan bahwa layanan pengaduan akan membutuhkan integrasi dengan data kependudukan. 

 

“Kami butuh komitmen semua komponen Kemendagri. Di Ditjen Dukcapil terkait dukungan integrasi data kependudukan dengan Sp4n-Lapor. Ini perlu kami sampaikan untuk kami koordinasikan teknisnya lebih lanjut”, jelas Ningrum di Jakarta, Selasa (24/04/2018). 

 

Menurutnya, pembahasan lintas kementerian/lembaga terkait sudah beberapa kali dilakukan, secara langsung maupun koordinasi surat menyurat. Bahkan, saat ini sudah pada tahap pembahasan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS).

 

Senada dengan Ningrum, Kabag Kerja Sama Dalam Negeri Iman Cahyadi menyatakan dukungan untuk integrasi layanan pengaduan. Yang terpenting menurut Imam, dalam setiap kerja sama perlu diperhatikan landasan normatif dan landasan empirik dari sebuah kerjasama. 

 

“Setelah itu, kita awali dengan MoU (nota kesepahaman). Kenapa MoU, karena merupakan kesepakatan pendahuluan dulu, jangan kita melakukan kerjasama tanpa didahului MoU. Kita melihat efektif dan efisiennya, serta asas manfaat yang diperoleh”, jelas Imam. 

 

Imam melanjutkan, ada tiga dasar dalam menfasilitasi kerja sama, yaitu terencana, terintegrasi, dan berkesinambungan. 

 

Sementara itu, mewakili Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Data Kependudukan Ditjen Dukcapil Petra Pardede menyampaikan, jika dalam kerjasama ini memerlukan integrasi data kependudukan, maka acuannya adalah Permendagri 61 Tahun 2015.

 

“Permendagri Nomor 61 Tahun 2015 adalah cara main pemanfaatan data kependudukan. Kemendagri dalam hal ini Ditjen Dukcapil hanya akan memberikan hak akses pemanfaatan data dan integrasi data kependudukan harus mengacu kepada aturan ini”, jelas Petra. 

 

Oleh karenanya, Petra sepakat terkait pemanfaatan data kependudukan nantinya akan diatur melalui perjanjian kerja sama tersendiri. 

 

Untuk diketahui, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB), Kantor Staf Presiden (KSP), Ombudsmen Republik Indonesia (ORI), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sudah sampai pada kesepakatan untuk mengintegrasikan aplikasi Sapa dengan Lapor.

 

Sapa merupakan aplikasi pengaduan dan aspirasi yang dikembangkan oleh Kemendagri. Sementara Lapor adalah aplikasi pengaduan dan aspirasi yang dikelola bersama antara Kemenpan dan RB, KSP, ORI, dan Kominfo. 

 

Dengan adanya kesepakatan ini, kedua aplikasi tersebut akan diintegrasikan sehingga memudahkan masyarakat menyampaikan keluhan dan pengaduannya terkait layanan publik yang diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah. Dukcapil***