Ditulis Pada 08 Agustus 2018 09:52 WIB

Catat Tiap Peristiwa Penting, Pegawai Dukcapil Bagai Wakil Malaikat

Jakarta – Peran jajaran Dukcapil yang diamanatkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan (Adminduk) untuk mencatat setiap peristiwa penting dari siklus kehidupan manusia, dari lahir hingga meninggal dunia, diibaratkan Direktur Pencatatan Sipil Ditjen Dukcapil Arief M. Edie bagaikan menjalankan tugas sebagai wakil malaikat.

 

Hal itu ia sampaikan pada acara Sosialisasi Pelayanan Terpadu Pengesahan Perkawinan Tahun 2018 Angkatan V di Hotel Park, Jakarta, Senin (06/08/2018). 

 

“Kalau saya boleh bilang, pegawai Disdukcapil bagaikan wakil malaikat. Ia yang mencatat segala peristiwa dalam kehidupan manusia mulai dari lahir hingga meninggal,” kata mantan Kepala Pusat Penerangan Kemendagri ini.

 

Sosialisasi tersebut diikuti para pejabat pencatatan sipil provinsi dan kabupaten/kota yang sehari-hari berhadapan langsung dengan masyarakat yang mengurus berbagai dokumen kependudukan seperti KTP-el, Akta Perkawinan, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Kartu Keluarga, dan lainnya. 

 

Baginya, pegawai Dinas Dukcapil juga dapat disandingkan dengan seorang hakim. Keputusannya dalam memberikan dokumen kependudukan pada warga menentukan nasib dari warga itu.

 

“Sebagaimana program dan janji negara pada warganya hanya dapat direalisasikan melalui dokumen kependudukan. Di sinilah peran bapak/ibu menentukan bagaimana nasib dari warga itu,” tambah Arief.

 

Arif lantas bercerita bagaimana peliknya menjadi petugas Dinas Dukcapil dan mengamati langsung pelayanan di daerah. Menurutnya, menjadi petugas Dinas Dukcapil harus siap menghadapi permasalahan pelik yang dialamai warga, seperti halnya yang ia alami saat di Kepulauan Riau.

 

“Di Kepri (Kepulauan Riau) saya dapat pertanyaan, Pak bagaimana bila ada seorang anak lahir dari serang ibu yang menjadi imigran di Malaysia? Saat itu ibunya di Malaysia, anaknya ditipkan di Indonesia, bagaimana status dari anak itu saat hendak mendaftar sekolah,” ujarnya menirukan pertanyaaan seorang warga. 

 

Di situlah ia memahami bahwa petugas Dukcapil sering kali dihadapkan pada dilema karena adanya benturan nurani dan aturan, sebagaimana yang terjadi pada pemberian status “anak yang dilahirkan dari seorang ibu”. 

 

Orang tuanya tidak bisa menunjukkan berkas persyaratan yang lengkap yang memungkinkan sang anak bisa dicantumkan nama kedua orang tuanya dalam Akta Kelahiran. 

 

“Apakah anak yang statusnya hanya dilahirkan oleh seorang ibu menjadi anak yang tidak akan berhasil? Tidak baik dibanding anak yang tercatat lengkap nama kedua orang tuanya?,” tambahnya.

 

Untuk itu, sambung Arief, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Permendagri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. 

 

Kebijakan ini mengatur perubahan format kolom Kartu Keluarga (KK) yang memungkinkan pasangan laki-laki dan perempuan yang telah menikah tapi tidak dapat menunjukan buku nikah atau Akta Perkawinan harus dicatat “sudah kawin” di kolom status perkawinan dengan tambahan catatan status perkawinan belum tercatat dan tidak tercantum nomor buku nikah atau Akta Perkawinan.

 

Sebelumnya, kolom tersebut selalu diisi “belum kawin” sehingga menyulitkan proses pengesahan status anak tersebut. Terkait hal ini, Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh pernah menyatakan hal yang sama. 

 

“Jadi, sekarang setiap perkawinan dicatat di KK. Yang dimaksud adalah apabila ada laki-laki dan perempuan mengaku sudah menikah tetapi tidak dapat menunjukan buku nikah (siri), sekarang harus ditulis statusnya menikah. Yang dulu kan tidak, statusnya ditulis belum kawin,” kata Zudan. Dukcapil***