Ditulis Pada 01 Maret 2018 18:37 WIB

98% Penduduk Sudah Rekam KTP-el, Mendagri Ajak Masyarakat Pro Aktif

Ambon – Hal terpenting yang menjadi perhatian pemerintah di tahun politik adalah memastikan setiap warga negara menggunakan hak pilihnya pada pelaksanaan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. 

 

Untuk itu, Kemendagri melalui Ditjen Dukcapil terus mendorong masyarakat untuk melakukan perekaman data KTP-el mengingat data tersebut menjadi dasar bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). 

 

“Kami juga ingin masyarakat pro aktif untuk merekam datanya (data KTP-el)”, ajak Mendagri Tjahjo Kumolo usai upacara perayaan HUT Pemadam Kebakaran Nasional ke-99 di Kota Ambon, Maluku, Kamis (01/03/2018). 

 

Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh turut hadir pada upacara perayaan HUT Pemadam Kebakaran tersebut. Usai upacara, Mendagri didampingi Dirjen Dukcapil menyempatkan diri menyaksikan langsung pelayanan rekam cetak KTP-el yang dilaksanakan oleh Dinas Dukcapil Kota Ambon. 

 

Menurut Tahjo, saat ini perekaman data KTP-el sudah hampir selesai, karena sudah 98% penduduk melakukan perekaman data dirinya. 

 

“Sekarang 98 % per hari ini. Nah yang dua persen ini kan harus jemput bola, masyarakat juga harus pro aktif”, sambung Tjahjo. 

 

Selain keaktifan masyarakat, Mendagri mengaku pihaknya juga terus aktif melakukan pelayanan jemput bola langsung ke masyarakat. Termasuk di daerah-daerah perbatasan negara dan melalui event-even nasional seperti halnya event HUT Pemadan Kebakaran di Kota Ambon kali ini. 

 

“Yang di perbatasan kita datangi (melakukan perekaman data KTP-el). Tiap ada event-event nasional kita buka loket (pelayanan KTP-el)”, tuturnya Tjahjo. 

 

Menyinggung terkait ketersediaan blangko, Mendagri mengaku ketersediaan blangko tercukupi untuk memenuhi kebutuhan pencetakan KTP-el, terutama untuk menghadapi Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. 

 

Selain itu, Mendagri juga mengajak seluruh jajaran pemadan kebakaran di Indonesia agar turut menjaga kondusivitas dalam pemilihan kepala daerah serentak 2018 mendatang.

 

Di tahun politik ini, kata Tjahjo, Damkar harus selalu berkoordinasi dengan pihak Kepolisian di daerah dalam menjaga keamanan lembaga penyelenggara Pemilu baik KPU maupun Bawaslu di daerah.

 

“Tahun ini, tahun politik, bahwa pemadam kebakaran harus terlibat bersama-sama dengan Kepolisian, TNI, Kejaksaan, BIN, PNS lainnya, kita jaga pesta demokrasi pemilihan kepala daerah yang amanah, yang mampu memimpin daerah, dan mampu meningkatkan kesejahtarean rakyat," kata Tjahjo.

 

Tjahjo juga meminta agar Damkar terus meningkatkan profesionalitasnya dan terus mengedepankan upaya-upaya dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat baik dalam bencana kebakaran maupun bencana lainnya.

 

“Ini merupakan bentuk hadirnya negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat,” tutur Tjaho. Dukcapil***