Ditulis Pada 20 Desember 2017 11:51 WIB

731 Lembaga Manfaatkan Data Kependudukan Kemendagri

Denpasar – Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Dukcapil kembali menandatangani perjanjian kerjasama pemanfaatan data kependudukan, NIK dan KTP-el dengan lembaga pengguna. 

 

Kali ini, untuk kedua kalinya, perjanjian kerjasama dilakukan dengan Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) di Hotel Sanur Paradise, Denpasar, Bali, Senin (18/12/2017). 

 

Sebanyak 128 BPR/BPRS anggota Perbarindo wilayah Bali dan Nusa Tenggara Barat terjalin melalui kerjasama ini. 

 

“Jadi sampai saat ini, terdapat 731 lembaga pengguna yang bekerjasama dalam rangka pemanfaatan data kependudukan”, pungkas Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrullah. 

 

Pada Oktober lalu, kerjasama dengan Perbarindo dilaksanakan di Hotel Aston, Kupang, Provinsi NTT. Saat itu, Ditjen Dukcapil memecahkan Rekor Muri untuk penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan 229 BPR anggota Perbarindo.

 

Sementara itu, pada November 2016 lalu, Ditjen Dukcapil mencetak Rekor Muri kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan 100 pelaku industri Pasar Modal Indonesia di bawah bendera Bursa Efek Indonesia (BEI). 

 

Kerjasama pemanfaatan data kependudukan merupakan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nompor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. 

 

Pasal 58 mengamanatkan bahwa data  kependudukan yang digunakan  untuk  semua  keperluan  adalah  data kependudukan dari kementerian yang bertanggung  jawab  dalam  urusan  pemerintahan dalam negeri.

 

Data kependudukan di antaranya dimanfaatkan untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

 

“Terima kasih atas kepercayaan lembaga-lembaga pengguna dengan akurasi data Dukcapil. Dukcapil Bisa”, tutup mantan Plt. Gubernur Gorontalo ini. Dukcapil***