VISI

Tertib Administrasi Kependudukan dengan Pelayanan Prima menuju Penduduk Berkualitas Tahun 2015

MISI

  1. Mengembangkan kebijakan dan sistem serta menyelengarakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk menghimpun data kependudukan, menerbitkan identitas dan mensyahkan perubahan status dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan.
  2. Mengembangkan dan memadukan kebijakan pengelolaan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sehingga mampu menyediakan data dan informasi kependudukan secara lengkap, akurat dan memenuhi kepentingan publik dan pembangunan.
  3. Mengembangkan pranata hukum, kelembagaan serta peran serta masyarakat yang mendukung proses pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi kependudukan guna memberikan kepastian dan perlindungan sesuai hak-hak penduduk.
  4. Merumuskan kebijakan pengembangan kependudukan yang serasi, selaras dan seimbang antara jumlah/pertumbuhan, kualitas serta persebaran dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
  5. Menyusun perencanaan kependudukan sebagai dasar perencanaan dan perumusan pembangunan nasional dan daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan penduduk.
Berita Pers/Media
Solo Pos - Jumat, 05 Oktober 2012
Gratiskan Pembuatan Akta Kelahiran, Bupati Klaten Raih Penghargaan

KLATEN – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PP & PA) memberikan penghargaan kepada Bupati Klaten, Sunarna, atas penerbitan peraturan daerah (perda) terkait pemberian akta kelahiran gratis atau tanpa biaya.

Penghargaan berupa piagam dan piala itu diberikan langsung Menteri PP & PA, Linda Amalia Sari, di Hotel Sahid Jaya di Jakarta, Rabu (3/10) malam. Penghargaan  tersebut  diberikan kepada  30  kabupaten  dan kota di Indonesia. Di Jawa Tengah, daerah lain yang mendapatkan penghargaan serupa adalah Kabupaten Tegal, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Semarang.

“Tidak semua kabupaten dan kota menerbitkan regulasi yang mengatur pembebasan atau penggratisan biaya pembuatan akta kelahiran. Kabupaten dan kota  yang  sudah  membuat  regulasi  itu  mendapatkan apresiasi dari Menteri PP & PA,” ujar  Kepala  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil  Klaten, Joko Wiyono, yang ikut mendamping Bupati Klaten dalam penyerahan penghargaan tersebut.

Saat ditemui Solopos.com di kantornya, Kamis (4/10), Joko menjelaskan, Kabupaten Klaten sudah memiliki dua payung hukum yang mengatur pembebasan biaya pembuatan akta kelahiran. Payung hokum tersebut berupa Perda No 8/2007 tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Perda No. 18/2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

“Pembuatan akta kelahiran secara gratis itu berlaku bagi anak belum genap berusia setahun. Setelah berusia setahun, pembuatan akta kelahiran harus melalui persidangan,” ujar Joko.

Saat dihubungi melalui ponselnya, bupati membenarkan adanya penyerahan piagam penghargaan tersebut. Selain memberikan penghargaan kepada kabupaten dan kota yang sudah menerbitkan regulasi pembuatan akta kelahiran bebas  biaya,  Kemen  PP & PA  juga  memberikan penghargaan kepada sejumlah kabupaten dan kota yang dinilai berhasil dalam program Kota/Kabupaten Layak Anak.

Dikutip/diedit dari solopos.com

Berita Pers/Media Lainnya
Analisa Daily - Kamis, 11 Oktober 2012
E-KTP akan lebih efektif untuk digunakan sebagai alat untuk sosialisasi karena tiap warga negara hanya akan memiliki satu identitas yang benar sehingga bisa dipastikan orang tersebut wajib pajak atau bukan. Dengan demikian, akan lebih mudah untuk menghimbau wajib pajak untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang ada.
Pikiran Rakyat Online - Kamis, 11 Oktober 2012
"Pelayanan dari proses sampai jadi akta bisa ditunggu. Warga agar membawa persyaratan Kutipan Akta Nikah dan fotokopinya, fotokopi KTP dan KK orang tua," kata Kabid Catatan Sipil Disdukcasip Kab. Bandung.
Suara Merdeka - Kamis, 11 Oktober 2012
Kepala Discukcapil, Agus Wahyudi Budiono, di kantornya, mengatakan, saat ini, setiap hari rata-rata terdapat 50 hingga 70 pemohon akta kelahiran di kantornya. Para pemohon tersebut dapat terlayani semua pada hari itu juga, asalkan mereka mendaftarnya tidak lebih dari jam 12.00 siang.
Pos Kota News - Kamis, 11 Oktober 2012
“Kami masih mengecek fisik e-KTP dengan alat yang diberikan Kementerian Dalam Negeri, untuk isi chip yang ada,” ujar Ahmad Syaebani, Kasie Kependudukan Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, saat dihubungi Pos Kota.
Kompas - Kamis, 11 Oktober 2012
"Aktivitas pembangunan jangan sampai terganggu oleh persoalan yang mungkin timbul selama proses pemilukada," ujar Gubernur NTB, Zainul Majdi, Rabu (10/10) di Mataram, dalam cara Penyerehan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur NTB 2013.
Tribun News - Jumat, 05 Oktober 2012
Seperti yang dialami Edi Gunawan, warga Desa Pasuruan Kecamatan Penengahan. Menurutnya, petugas kecamatan meminta kepada warga masyarakat yang belum melakukan perekaman data E-KTP tahap pertama untuk datang dengan membawa photocopy KK dan KTP.
Analisa Daily - Jumat, 05 Oktober 2012
Ke depan, lanjut Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil ketika persidangan keliling ini sudah sedikit berkurang, Disdukcapil akan membuat program baru bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Medan untuk mendapat berapa siswa yang belum memiliki akta kelahiran
JPNN - Jumat, 05 Oktober 2012
‘’E-KTP ini sangat penting bagi pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, dengan berlakunya e-KTP ini juga mendukung keamanan daerah,’’ kata Walikota Mataram usai melaunching pendistribusian e-KTP di Kantor Camat Mataram.
JPNN - Jumat, 05 Oktober 2012
‘‘Masih ada kesempatan bagi yang belum melakukan perekaman untuk mendapatkan e-KTP secara gratis. e-KTP yang sudah tercetak dan siap didistribusikan kepada wajib KTP sebanyak 197.202 atau 89,34 persen,’’ kata Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram H Ibrahim, Kamis (04/10)
Solo Pos - Jumat, 05 Oktober 2012
Penghargaan berupa piagam dan piala itu diberikan langsung Menteri PP & PA, Linda Amalia Sari, di Hotel Sahid Jaya di Jakarta, Rabu (3/10/2012) malam. Penghargaan tersebut diberikan kepada 30 kabupaten dan kota di Indonesia.
Copyright © 2002 - 2011, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Hak Cipta Dilindungi Undang-undang.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Jakarta, Indonesia