VISI

Tertib Administrasi Kependudukan dengan Pelayanan Prima menuju Penduduk Berkualitas Tahun 2015

MISI

  1. Mengembangkan kebijakan dan sistem serta menyelengarakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk menghimpun data kependudukan, menerbitkan identitas dan mensyahkan perubahan status dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan.
  2. Mengembangkan dan memadukan kebijakan pengelolaan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sehingga mampu menyediakan data dan informasi kependudukan secara lengkap, akurat dan memenuhi kepentingan publik dan pembangunan.
  3. Mengembangkan pranata hukum, kelembagaan serta peran serta masyarakat yang mendukung proses pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi kependudukan guna memberikan kepastian dan perlindungan sesuai hak-hak penduduk.
  4. Merumuskan kebijakan pengembangan kependudukan yang serasi, selaras dan seimbang antara jumlah/pertumbuhan, kualitas serta persebaran dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
  5. Menyusun perencanaan kependudukan sebagai dasar perencanaan dan perumusan pembangunan nasional dan daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan penduduk.
Pendidikan
Kamis, 08 Januari 2009
Mengurangi Kematian Ibu Melahirkan Melalui Pendidikan Berbasis Anti Kekerasan
Ungkapan “al-jannah tahta aqdam al-ummahat” (surga di bawah telapak kaki ibu) sangat populer di telinga kita dan dipercaya bahwa itu merupakan ajaran semua agama. Sejatinya, ungkapan itu dimaksudkan agar setiap manusia lebih hormat dan berbakti kepada ibu yang telah mengandung dan mengasuhnya. Namun, kenyataan jauh dari harapan. Begitu banyak ibu yang disia-siakan oleh anaknya. Oleh karena itu, dalam kasus kematian ibu sebagai salah satu isu krusial di Tanah Air, ungkapan tadi menjadi sangat relevan. Mengapa? Ternyata kematian lebih cepat menghampiri sang ibu sehingga mengantarkannya dekat ke surga. Itulah realitasnya. Tragis memang! Akan tetapi, menurut hemat saya, meskipun kematian karena melahirkan dapat mengantarkan ibu ke surga, namun, sebagai manusia merdeka, ibu tetap punya hak menikmati hidup. Berilah kebebasan ibu memilih, termasuk memilih untuk tidak masuk surga sebelum waktunya. Ajaran Islam yang berbicara soal kematian ibu melahirkan di masyarakat pada umumnya telah dibaca dengan pemahaman yang mentransendenkan pemahaman teks-teks kitab suci sehingga terlepas dari konteks sejarah dan antropologisnya. Pemahaman demikian, misalnya terlihat dalam pandangan al-Nawawi, ulama terkemuka abad ke-14 asal Banten, seperti terbaca dalam kitabnya, Uqudulijain yang menjelaskan tentang keempat golongan perempuan yang masuk surga dengan menukil hadis Nabi saw: “Empat golongan perempuan berada di surga dan empat lagi di neraka. Nabi lalu menyebutkan keempat golongan perempuan yang berada di surga, yaitu: 1) perempuan yang memelihara diri; 2) taat kepada Allah dan suaminya; 3) banyak anaknya, dan 4) sabar menerima rezeki apa adanya dari suami dan pemalu. Jika suaminya meninggalkannya pergi, dia memelihara diri dan hartanya. Jika suaminya berada di rumah, ia mengekang lisannya.” Di sini, disebutkan, salah satu ciri perempuan yang masuk surga adalah ibu yang banyak anak dan sering melahirkan. Pandangan ini tentu saja sangat tidak kondusif bagi upaya membangun keluarga sakinah, keluarga yang memperhatikan kesehatan dan ketenteraman serta kebahagiaan ibu. Kenyataan ini menunjukkan bahwa terlalu banyak atau terlalu sering melahirkan justru merupakan salah satu penyebab langsung dari tingginya angka kematian ibu melahirkan di Indonesia. Pemahaman lainnya yang tidak kondusif bagi upaya menekan angka kematian ibu melahirkan adalah sebagai berikut:  Apakah kamu tidak rela salah seorang dari kamu semua, wahai kaum perempuan, bahwa apabila dia itu hamil dari suaminya sedangkan suami ridha padanya dia memperoleh pahala seperti pahala orang berpuasa yang aktif berjihad di jalan Allah. Apabila dia merasa sakit (akan melahirkan), maka penduduk langit dan bumi belum pernah melihat pahala yang disediakan kepadanya dari pandangan mata (sangat menyenangkan). Maka ketika dia melahirkan, tiadalah keluar seteguk susunya dan anaknya menyusu seteguk, melainkan setiap tegukan susu itu berpahala satu kebaikan. Dan jika dia tidak tidur semalam, maka dia memperoleh pahala seperti pahala memerdekakan tujuh puluh budak di jalan Allah (karena taat kepada Allah) dengan ikhlas.” Pandangan al-Nawawi al-Bantani yang didasarkan kepada hadis Nabi saw. tersebut mengajarkan kita bahwa kesakitan dan penderitaan yang dialami ibu sewaktu akan melahirkan adalah hal yang lumrah, dan, untuk itu ibu akan diberi ganjaran pahala dari sisi Allah swt. Bahkan, lebih jauh An-Nawawi menjelaskan bahwa kelahiran anak merupakan salah satu wujud bakti seorang ibu kepada Tuhannya karena ia telah mengekalkan generasi manusia di muka bumi, dan menyenangkan Rasulullah saw. dengan memperbanyak orang yang dibanggakan pada hari kiamat. Terlepas dari ada-tidaknya korelasi antara pemahaman ajaran ini dengan jumlah kematian ibu, namun angka-angka perlu diperhatikan dengan seksama. Tingkat kualitas hidup perempuan Indonesia ternyata masih menempati posisi yang paling buruk di ASEAN, salah satu indikasi yang paling nyata adalah tingginya angka kematian ibu melahirkan (AKI), yakni sekitar 390 per seratus ribu kelahiran hidup. Mengapa angka kematian ibu demikian tinggi? Secara ilmiah, sebab utama kematian ibu di Indonesia pada umumnya adalah karena perdarahan (terutama pasca salin), eklampsia dan pre-eklampsia (tekanan darah tinggi yang terjadi pada saat kehamilan), infeksi, serta persalinan macet. Secara fisik, hal ini terjadi karena masih banyak ibu yang terlalu muda melahirkan, terlalu singkat jarak antara persalinan, terlalu sering melahirkan, dan juga karena faktor melahirkan pada usia yang sudah terlalu tua. Namun, di luar itu lingkup situasi sosial tempat ibu hidup turut berkontribusi pula membentuk lingkaran yang membuat kemunculan sebab-sebab fisik itu menjadi sesuatu yang ada secara terus-menerus. Apalagi, ini juga diperparah oleh kultur patriarki dan sistem masyarakat yang sarat dengan bias gender, yang membawa implikasi diskriminasi pada perempuan. (Apalagi disakralkan melalui ajaran agama seperti ditulis al-Nawawi di atas). Ini pada gilirannya akan menjadi faktor tak langsung yang membuat angka kematian ibu tetap tinggi. Penyebab lainnya adalah kesehatan dan status gizi perempuan yang sangat rendah, serta anemia yang membawa konsekuensi proses kehamilan dengan kualitas yang lebih buruk. Upaya imunisasi untuk melindungi ibu masih belum memenuhi harapan. Demikian pula pertolongan kelahiran. 54 persen masih dilakukan oleh tenaga dukun yang tidak terlatih. Sebab lain yang tidak kurang pentingnya adalah sebagian besar masyarakat belum memahami persoalan hak-hak reproduksi dalam konteks masyarakat yang bias gender. Dalam konstruksi sosial yang bias gender ini, perempuan dibebani sederet pekerjaan, yang, dalam hidup sehari-hari, dikategorikan sebagai pekerjaan domestik. Penentuan pelayanan kesehatan yang didapat oleh keluarga baik dirinya sendiri maupun janin yang dikandungnya, juga bagi suami, dan anak-anaknya, dianggap sebagai urusan domestik. Sehingga perhatian terhadap kesehatan anak-anak perempuan, jadi kurang digerakkan dan dimobilisasi. Padahal anak perempuan yang sehat akan membawa pada ibu yang sehat. Misalnya, anak-anak perempuan yang tumbuhnya kurang optimal akan menjadi ibu yang pendek dan memiliki resiko yang tinggi untuk mengalami kesulitan pada persalinan-nya kemudian. Lalu, anak-anak perempuan yang kurang energi kronis akan melahirkan bayi dengan berat lahir rendah yang resiko kematiannya jauh lebih tinggi dari bayi dengan berat lahir normal. Dengan demikian, rendahnya tingkat pendidikan perempuan menjadi faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kesehatan masyarakat yang diharapkan. Di samping secara khusus juga tingkat kesehatan dirinya sendiri sebagai subjek yang menjalankan fungsi reproduksi. Pada umumnya perempuan Indonesia sejak kecil dididik untuk lebih menghayati kewajibannya: menjadi ibu atau kakak yang mengayomi, menjadi adik yang taat dan penurut, menjadi istri atau anak yang patuh dan berbakti, atau menjadi warga yang partisipatif. Namun tidak pernah ditanamkan nilai bahwa seorang perempuan berhak menjadi dirinya sendiri, berhak memilih kapan akan menikah atau tidak menikah sama sekali. Ia juga berhak memilih siapa pasangan hidupnya, serta berhak pula menentukan kapan menjadi ibu. Bahkan, pada saat-saat kondisi kesehatannya sedang kritis, tidak jarang seorang perempuan melarang suami atau keluarganya meminta bantuan petugas kesehatan. Karena dianggap akan memberatkan keadaan ekonomi keluarga. Sementara itu, pada kasus pendarahan dalam persalinan, misalnya, waktu yang tersedia untuk mengupayakan intervensi hanya dua jam. Tanpa disadari, dengan tidak menggunakan haknya, para ibu tersebut mengurangi peluang mereka untuk selamat. Sebagai konsekuensi logis dari pemahaman demikian, sebagian umat Islam memandang penjelasan para ulama tentang peran perempuan sebagai ibu yang taat dan patuh dan banyak anak, seperti terbaca dalam kitab-kitab fiqh, sebagai hal yang kodrati atau sesuatu yang given atau taken for granted. Pada umumnya masyarakat memandang interpretasi ulama atau pemahaman keagamaan itu bukan sebagai sesuatu yang socially constructed (hasil rekayasa pemikiran manusia), terutama karena sudah diberi label “ajaran agama” sehingga dipandang sakral dan tidak ada ruang untuk mengkritisinya apalagi mengubahnya. Umat Islam dengan demikian, kata Imam Syatibi, sudah sangat jauh larut pada pemahaman tekstualis sehingga mengabaikan pertimbangan maslahah (kemaslahatan manusia) yang notabene merupakan tujuan diturunkannya syariat (maqashid al-syari’ah). Islam diyakini berisi seperangkat ajaran yang sangat luhur dan ideal dari Tuhan untuk kemaslahatan manusia sehingga mereka mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Sayangnya ketika ajaran tersebut turun ke bumi dan berinteraksi dalam kehidupan manusia, di sana-sini terjadi distorsi, baik disengaja maupun tidak. Untuk meng-hindarkan distorsi tersebut, ajaran agama harus dibaca secara kontekstual dengan memperhatikan aspek-aspek sosio-historis dan sosio-politik yang melingkupi kemunculan ajaran tadi. Membaca al-Qur’an, misalnya, jika dilakukan dengan pemahaman yang kontekstual akan membawa kepada penghayatan terhadap pesan-pesan moral yang bersifat universal, seperti penegakan keadilan, pembelaan terhadap hak asasi manusia, perwujudan cinta kasih di antara sesama manusia, dan penghormatan atas kebebasan dan hak asasi manusia. Benar kesimpulan Abdul Wahab Khallaf dalam kitab Ushul Fiqh-nya bahwa teks-teks ayat hukum tidak bisa dipahami secara tepat dan benar, kecuali oleh orang yang benar-benar menyelami tujuan hukum (maqashid al-syariat) serta mengetahui konteks atau kasus-kasus yang melatar belakangi turunnya ayat-ayat hukum tersebut. Dengan demikian, ada baiknya dikemukakan di sini sejumlah rekomendasi untuk dilakukan dalam menekan angka kematian ibu melahirkan di tanah air sebagai bagian dari concern penegakan hak-hak perempuan. Yaitu; pertama, mengubah pandangan budaya yang selalu menempatkan perempuan dalam posisi subordinat dan marginal yang menyebabkan perempuan tidak mandiri dan tidak bisa mengambil keputusan dalam keluarga, khususnya menyangkut kesehatan dan keselamatan dirinya sebagai ibu. Kedua, melakukan dekonstruksi atas pemahaman keagamaan yang tidak kondusif, khususnya bagi upaya menekan angka kematian ibu melahirkan dan selanjutnya memperkenal-kan dan mensosialisasikan ajaran-ajaran agama yang apresiatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan, prinsip-prinsip demokrasi, pluralisme, serta kesetaraan dan keadilan gender. Ketiga, merevisi sistem pendidikan agama yang terlalu menekankan pada aspek kognitif semata, dan merumuskan suatu sistem pendidikan agama yang dapat mengubah perilaku keagamaan seseorang menjadi manusia yang berakhlak mulia dan peduli pada persoalan sekitarnya serta berguna bagi sesamanya. Keempat, melatih para pemuka agama dari berbagai agama: kyai, nyai, pastor, pendeta, bikhsu dan sebagainya, demikian pula para penghulu dan PPN di KUA, para penyuluh agama, muballigh dan muballighat agar memasukkan isu kematian ibu melahirkan dalam materi dakwah mereka dan bersama jamaah mereka masing-masing mencari solusi konkret dari persoalan tersebut. Penutup Sebagai penutup, mari kita simak pernyataan Ibn ‘Arabi berikut: bahwa untuk menjadi sufi sejati, seseorang harus menjadi perempuan lebih dulu. Allah swt memiliki seratus sifat yang sering disebut dengan al-Asma al-Husna, sifat tersebut diklasifikan ke dalam dua kategori: sifat jalaliyyah yang bercorak maskulin dan sifat jamaliyyah yang bernuansa feminin. Tidak ada yang dapat membantah bahwa sifat feminin Allah lebih dominan. Bahkan, dominasi sifat jamaliyyah itu terlihat dari jumlahnya lima kali lebih banyak daripada sifat jalaliyyah. Sifat feminin Allah swt, misalnya sangat jelas tercermin dalam salah satu hadis qudsi berikut: “Kasih-sayangKu mendahului murkaKu.” Oleh karena itu, perempuan lebih memiliki peluang untuk mengerti, memahami, dan mengenal Allah. Sifat feminin pada diri perempuan inilah yang membuat perempuan mampu menjalankan fungsi-fungsi reproduksinya, terutama sebagai ibu, sebuah fungsi yang berdasarkan hadis Nabi saw, membuat seorang Ibu wajib mendapatkan penghormatan dari seorang anak tiga kali lebih besar daripada penghormatan terhadap ayah.(Disalin dari tulisan : Siti Musdah Mulia dalam ICRP)
Pendidikan Lainnya
Jumat, 09 Januari 2009
Permasalahan TKI (Tenaga Kerja Indonesia) bukan merupakan hal baru bagi bangsa Indonesia. Yan (2004) mengatakan bahwa sejak era 1970-an, permasalahan ini menduduki posisi teratas. Selama 35 tahun, permasalahan TKI tidak mengalami perkembangan yang berarti. Rumitnya permasalahan ini melibatkan banyak faktor baik dalam (Indonesia) maupun luar negeri (Malaysia).
Jumat, 09 Januari 2009
Perjalanan reformasi sudah memasuki tahun kesepuluh, dan tuntutan mendasar dari reformasi juga salah satunya memperbaikan pelayanan publik yang selama ini sangat bobrok dan banyak diskriminasi didalamnya di masa Orde Baru. Pelayanan Publik diartikan sebagai, pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah
Kamis, 08 Januari 2009
Mobilitas penduduk merupakan bagian integral dari proses pembangunan secara keseluruhan. Mobilitas telah menjadi penyebab dan penerima dampak dari perubahan dalam struktur ekonomi dan sosial suatu daerah.
Kamis, 08 Januari 2009
Ungkapan “al-jannah tahta aqdam al-ummahat” (surga di bawah telapak kaki ibu) sangat populer di telinga kita dan dipercaya bahwa itu merupakan ajaran semua agama.
Kamis, 08 Januari 2009
Slogan diatas sangat menarik untuk dibahas lebih lanjut. Terutama, hal ihwal mengenai cengkeraman kemiskinan massal di tengah badai bencana ditambah makin sulitnya situasi ekonomi.
Senin, 28 Juni 2004
Hari ini, seperti tahun-tahun yang lalu, kita bersama-sama memperingati Hari Keluarga Nasional. Kita memperingati Hari Keluarga Nasional setiap tahun, karena kita menyadari pentingnya peranan keluarga bagi kehidupan kita, bagi anak-anak kita, serta bagi masyarakat dan bangsa kita.
Kamis, 24 Juni 2004
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat sehat dan kesempatan, sehingga kita dapat hadir di sini dalam rangka pembukaan Pameran Hari Keluarga Nasional (Harganas) Tahun 2004 di Kota Balikpapan, Kaltim.
Selasa, 30 Maret 2004
Mengawali pertemuan silaturahmi ini, pertama-tama ijinkanlah kami mengajak Saudara-saudara sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas taufik dan hidayah-Nya kita dapat berkumpul untuk memperingati ulang tahun terbentuknya Ditjen Administrasi Kependudukan yang ke 2 tanggal 28 Maret 2004.
Jumat, 11 Juli 2003
Dalam rangka memperingati Hari Kependudukan Sedunia, bertepatan tanggal 11 Juli 2003 Departemen Dalam Negeri menyelenggarakan seminar sehari - Memantapkan Kebijakan Penataan Persebaran Penduduk di Era Otonomi Daerah - dengan tema Mobilitas Penduduk dalam Era Otonomi Daerah yang Menjamin Persatuan dan Kesatuan
Minggu, 13 Oktober 2002
Konstitusi mengamanatkan, bahwa negara berkewajiban memberikan pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum kepada penduduknya. Disamping itu, negara juga berkewajiban memberikan kesejahteraan kepada penduduk, serta memfasilitasi hak penduduk untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi bagi pengembangan diri dan lingkungan sosialnya.
Copyright © 2002 - 2011, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Hak Cipta Dilindungi Undang-undang.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Jakarta, Indonesia