VISI

Tertib Administrasi Kependudukan dengan Pelayanan Prima menuju Penduduk Berkualitas Tahun 2015

MISI

  1. Mengembangkan kebijakan dan sistem serta menyelengarakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk menghimpun data kependudukan, menerbitkan identitas dan mensyahkan perubahan status dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan.
  2. Mengembangkan dan memadukan kebijakan pengelolaan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sehingga mampu menyediakan data dan informasi kependudukan secara lengkap, akurat dan memenuhi kepentingan publik dan pembangunan.
  3. Mengembangkan pranata hukum, kelembagaan serta peran serta masyarakat yang mendukung proses pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi kependudukan guna memberikan kepastian dan perlindungan sesuai hak-hak penduduk.
  4. Merumuskan kebijakan pengembangan kependudukan yang serasi, selaras dan seimbang antara jumlah/pertumbuhan, kualitas serta persebaran dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
  5. Menyusun perencanaan kependudukan sebagai dasar perencanaan dan perumusan pembangunan nasional dan daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan penduduk.
Kependudukan
Kamis, 08 Januari 2009
AYO, PERANGI KEMISKINAN !
 AYO, PERANGI KEMISKINAN !
Slogan diatas sangat menarik untuk dibahas lebih lanjut. Terutama, hal ihwal mengenai cengkeraman kemiskinan massal di tengah badai bencana ditambah makin sulitnya situasi ekonomi. Memang, kita tak boleh bersikap pesimis berlebihan atau optimis membabibuta atas krisis kebangsaan berupa jerat kemiskinan yang kian melilit negeri ini. Persoalan terpenting saat ini bukanlah berlama-lama memperdebatkan angka resmi berapa jumlah kemiskinan. Yang lebih nyata, bagaimana mengurangi angka kemiskinan tersebut serta solusi penanggulangannya.

Kemiskinan timbul dari faktor gabungan, berbagai bidang seperti persoalan ekonomi, politik, pendidikan, sosial-budaya, termasuk masalah pola pikir bangsa ini. Oleh karena itu, perang melawan kemiskinan tidaklah mutlak berdiri sendiri, melainkan harus bersinergi dengan pembenahan bidang-bidang multisektoral tersebut. Telah banyak analisa kemiskinan oleh para pakar berikut tawaran solusi yang musti dihadirkan. Berbagai program untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pun sudah lengkap dikeluarkan oleh Kantor Menko Perekonomian. Yakni, antara lain; tiga paket kebijakan berkaitan dengan perbaikan iklim usaha, pembangunan infrastruktur, dan perbaikan sektor keuangan, lengkap dengan matriks jadwal pencapaiannya serta departemen yang harus bertanggung jawab. Akan tetapi kita yang selalu terjebak dalam pelaksanaan program-program tersebut. Kita tidak memiliki cukup keberanian untuk melaksanakannya. Kalau pun toh dilaksanakan, selalu kontraproduktif dengan rumusan yang telah digariskan. Tak ada satu pun yang menyangkal betapa kaya rayanya negeri ini. Namun, mengapa rakyat tetap masih tenggelam dalam kemiskinan? Salah satu jawaban fundamental adalah bahwa sikap mental bangsa ini yang lebih kuat daya merusaknya ketimbang kemampuan merawat dan memberdayakan kekayaan tersebut. Mungkin inilah salah satu faktor mengapa rakyat hidupnya makin susah?

Apa yang salah?

Sesungguhnya sudah lama kita lemah dalam urusan administrasi kependudukan. Artinya, kita tidak memiliki data kependudukan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, yang menjadi data resmi nasional, serta acuan setiap program pemerintah. Dahulu kita mengandalkan dua sumber data ketika kemiskinan dibicarakan, yaitu data Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas) BPS dan data Keluarga Pra-Sejahtera BKKBN, sekarang kita juga punya data kemiskinan versi BLT atau Raskin.

Bangsa kita terlalu terbiasa bertindak manipulatif. Bahkan untuk urusan rakyat miskin pun, data yang berbeda akan tersaji untuk kepentingan yang berbeda pula. Lihat saja perilaku kepala daerah yang tega menyembunyikan kemiskinan di wilayahnya, apabila data yang diminta dimaksudkan sebagai pemeringkatan status kemiskinan. Mereka tidak ingin wilayahnya dianggap tertinggal, dan kepemimpinannya dinilai gagal. Namun sebaliknya, bila data itu dimaksudkan untuk menghitung dana bantuan kemiskinan yang akan diberikan pemerintah pusat, tak jarang ada daerah yang sengaja membengkakkan jumlah penduduk miskin.

Sungguh sangat disayangkan, data BPS dan BKKBN kurang bisa dipakai untuk poverty targeting yang bisa melacak siapa sesungguhnya yang berhak atas dana kompensasi itu. Data BPS secara inheren dirancang untuk melihat kecenderungan umum kemiskinan yang diukur melalui suatu garis kemiskinan. Jadi, orang miskin di sini menjadi "anonymous". Data ini tidak berguna untuk pengambilan kebijakan yang kental mengandung tujuan targeting. Sementara itu, data BKKBN bermasalah dalam penetapan definisi kemiskinan. Kendati data ini memiliki disagregasi yang lebih baik daripada data BPS, indikator dan metodologi yang dipakainya debatable. Akibatnya, dispute sering kali terjadi di lapangan ketika data ini dipakai untuk memisahkan kelompok miskin dan tak miskin dari target kebijakan.

Berangkat dari kenyataan tersebut, kejujuran adalah modal yang utama. Melalui kejujuran, data yang dikumpulkan dan disajikan tidak menjadi bias. Kebijakan pembangunan pun bisa disusun lebih terarah. Pemerintah pun harus bersikap jujur dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat, dan berlapang dada mengungkapnya.

Bagaimana solusinya?

Persoalan kemiskinan merupakan persoalan jangka panjang. Solusi yang dihadirkan merupakan proyek masa depan. Jika sejarah adalah cermin, maka tak ada proses instan dalam penanggulangan kemiskinan. Kebijakan berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) meskipun penting, namun hanya merupakan kebijakan pelipur lara, yang dalam ilmu politik populis dinamakan piecemeal policy. Pemerintah memberikan ”ikan” bukan ”kail” kepada penduduk miskin. Akibatnya, mereka kurang bisa kreatif ”memancing” di tengah arus derasnya kenaikan harga BBM akhir-akhir ini.

Seperti halnya pemberantasan korupsi, kemiskinan harus dijadikan musuh bersama (common enemy) yang harus diperangi. Keterlibatan seluruh elemen bangsa merupakan dasar sesungguhnya memerangi sumber kerisauan tersebut. Sejauh ini, masyarakat miskin masih dijadikan objek garapan, belum pada level partisipasi aktif mengobati penyakit sosial yang sedang mereka derita. Tanpa pelibatan dinamis masyarakat miskin, agenda pengurangan angka kemiskinan hanya ada di dunia ide saja. Selain itu, kita dituntut menciptakan pertumbuhan tinggi yang merata dan dapat mengurangi kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi haruslah pertumbuhan untuk semua, bukan untuk sekelompok kecil bangsa Indonesia, apalagi untuk bangsa lain. Kebijakan nyata yang pro-rakyat miskin harus dilaksanakan. Bukan semata jargon politik dan bualan pemerintah. Upaya paling penting adalah pemberian akses terhadap faktor produksi bagi penduduk miskin. Masyarakat golongan bawah kurang mempunyai akses terhadap faktor produksi (tenaga kerja, modal, tanah, dan entrepreneur). Kebijakan pembangunan haruslah mengarah pada tingkat pemerataan yang tinggi dan kemandirian yang besar. Ideologi kemandirian inilah yang harus diinternalisasikan. Dalam menghadapi persaingan global yang semakin sengit, yang dibutuhkan adalah sikap optimisme untuk mandiri pada era digital dan di tengah orde dunia yang semakin kompleks ini.

Seluruh elemen bangsa harus bahu-membahu mengatasi persoalan yang bersifat multisektoral itu. Harus lahir tindakan cepat untuk malapetaka berupa kemiskinan. Bangsa ini sangat membutuhkan yang namanya karya. Penyelesaian kemiskinan akan berbanding lurus dengan produktivitas dan karya kita. Sepanjang 63 tahun negeri ini merdeka, lebih banyak hal yang dirusak daripada yang didiciptakan. Akibatnya, bukan hanya kekayaan alam yang jauh berkurang, tetapi utang negara begitu menumpuk dan berat untuk dibayar. Kalau kita masih mengaku sebagai bangsa, maka bangunlah negara ini, jangan justru merusaknya. Banyak hal yang harus dilakukan untuk mencapai Indonesia yang maju, sejahtera, dan bersatu. Modal utama yang harus dihadirkan adalah sikap unggul, yaitu semangat kebangkitan akibat heroisme mencapai keunggulan bangsa, atau lebih akrab disebut budaya unggul (culture of excellence). Semoga Tuhan selalu meridhoi gerak langkah kita. Aamiin...

(Sumber : www.bergaul.com)

Kependudukan Lainnya
Jumat, 09 Januari 2009
Permasalahan TKI (Tenaga Kerja Indonesia) bukan merupakan hal baru bagi bangsa Indonesia. Yan (2004) mengatakan bahwa sejak era 1970-an, permasalahan ini menduduki posisi teratas. Selama 35 tahun, permasalahan TKI tidak mengalami perkembangan yang berarti. Rumitnya permasalahan ini melibatkan banyak faktor baik dalam (Indonesia) maupun luar negeri (Malaysia).
Jumat, 09 Januari 2009
Perjalanan reformasi sudah memasuki tahun kesepuluh, dan tuntutan mendasar dari reformasi juga salah satunya memperbaikan pelayanan publik yang selama ini sangat bobrok dan banyak diskriminasi didalamnya di masa Orde Baru. Pelayanan Publik diartikan sebagai, pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah
Kamis, 08 Januari 2009
Mobilitas penduduk merupakan bagian integral dari proses pembangunan secara keseluruhan. Mobilitas telah menjadi penyebab dan penerima dampak dari perubahan dalam struktur ekonomi dan sosial suatu daerah.
Kamis, 08 Januari 2009
Ungkapan “al-jannah tahta aqdam al-ummahat” (surga di bawah telapak kaki ibu) sangat populer di telinga kita dan dipercaya bahwa itu merupakan ajaran semua agama.
Kamis, 08 Januari 2009
Slogan diatas sangat menarik untuk dibahas lebih lanjut. Terutama, hal ihwal mengenai cengkeraman kemiskinan massal di tengah badai bencana ditambah makin sulitnya situasi ekonomi.
Senin, 28 Juni 2004
Hari ini, seperti tahun-tahun yang lalu, kita bersama-sama memperingati Hari Keluarga Nasional. Kita memperingati Hari Keluarga Nasional setiap tahun, karena kita menyadari pentingnya peranan keluarga bagi kehidupan kita, bagi anak-anak kita, serta bagi masyarakat dan bangsa kita.
Kamis, 24 Juni 2004
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat sehat dan kesempatan, sehingga kita dapat hadir di sini dalam rangka pembukaan Pameran Hari Keluarga Nasional (Harganas) Tahun 2004 di Kota Balikpapan, Kaltim.
Selasa, 30 Maret 2004
Mengawali pertemuan silaturahmi ini, pertama-tama ijinkanlah kami mengajak Saudara-saudara sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas taufik dan hidayah-Nya kita dapat berkumpul untuk memperingati ulang tahun terbentuknya Ditjen Administrasi Kependudukan yang ke 2 tanggal 28 Maret 2004.
Jumat, 11 Juli 2003
Dalam rangka memperingati Hari Kependudukan Sedunia, bertepatan tanggal 11 Juli 2003 Departemen Dalam Negeri menyelenggarakan seminar sehari - Memantapkan Kebijakan Penataan Persebaran Penduduk di Era Otonomi Daerah - dengan tema Mobilitas Penduduk dalam Era Otonomi Daerah yang Menjamin Persatuan dan Kesatuan
Minggu, 13 Oktober 2002
Konstitusi mengamanatkan, bahwa negara berkewajiban memberikan pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum kepada penduduknya. Disamping itu, negara juga berkewajiban memberikan kesejahteraan kepada penduduk, serta memfasilitasi hak penduduk untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi bagi pengembangan diri dan lingkungan sosialnya.
Copyright © 2002 - 2011, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Hak Cipta Dilindungi Undang-undang.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Jakarta, Indonesia