VISI

Tertib Administrasi Kependudukan dengan Pelayanan Prima menuju Penduduk Berkualitas Tahun 2015

MISI

  1. Mengembangkan kebijakan dan sistem serta menyelengarakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk menghimpun data kependudukan, menerbitkan identitas dan mensyahkan perubahan status dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan.
  2. Mengembangkan dan memadukan kebijakan pengelolaan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sehingga mampu menyediakan data dan informasi kependudukan secara lengkap, akurat dan memenuhi kepentingan publik dan pembangunan.
  3. Mengembangkan pranata hukum, kelembagaan serta peran serta masyarakat yang mendukung proses pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi kependudukan guna memberikan kepastian dan perlindungan sesuai hak-hak penduduk.
  4. Merumuskan kebijakan pengembangan kependudukan yang serasi, selaras dan seimbang antara jumlah/pertumbuhan, kualitas serta persebaran dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
  5. Menyusun perencanaan kependudukan sebagai dasar perencanaan dan perumusan pembangunan nasional dan daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan penduduk.
Artikel Kependudukan
Jumat, 11 Oktober 2002
Tren Penduduk Indonesia di Awal Millenium III

Perkembangan kondisi penduduk Indonesia mulai tahun 1970 sampai saat memasuki millenium III telah diungkapkan berdasarkan hasil Sensus Penduduk Tahun 1971 sampai dengan 2000 serta sumber lain yang relevan. Dalam aspek kuantitas disajikan perkembangan jumlah, pertumbuhan, persebaran, kepadatan serta kependudukan dipantau dari waktu ke waktu. Perkembangan kualitas dan dinamika kependudukan dipantau taraf ekonomi, migrasi, pendidikan, agama, dan suku bangsa, angkatan kerja, mortalitas, perkawinan dan fertilitas, termasuk penduduk miskin dan pengungsi. Untuk tahun 200 atau awal millenium III dipelajari implikasi dari kondisi sasaran yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pembangunan.

Bangsa Indonesia patut bersyukur atas Karunia Tuhan YME berupa sumber daya alam yang melimpah, Zamrud khatulistiwa yang terdiri dari untaian sekitar 17.000 pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, memiliki beraneka ragam flora dan fauna serta hasil bumi merupakan sumber daya yang potensial. Meskipun demikian bangsa yan terdiri dari berbagai ethnik dengan latar belakang sosial budaya yang religius memiliki potensi konflik dan saat ini mengalami masalah besar dalam memasuki era globalisasi. Krisis ekonomi akibat kesalahan manajemen serta diabaikannya paradigma pembangunan yang memperjuangkan kepentingan rakyat banyak telah menyebabkan bangsa ini menjadi terpuruk.

Di awal millenium III jumlah penduduk tahun 2000 mencapai 203,4 juta jiwa dan pada tanggal 1 Januari 2002 diperkirakan akan menjadi 207,5 juta jiwa. Dari segi kuantitas Indonesia masih merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat. Dengan tingkat pertumbuhan 1,35% per tahun jumlah penduduk akan menjadi 400 juta jiwa pada tahun 2050. Untuk itu laju pertumbuhan masih harus terus ditekan, sehingga sumber daya dapat lebih diprioritaskan pada pembinaan potensi dan kualitas penduduk.

Sementara itu, tren piramida penduduk Indonesia terlihat adanya transisi perubahan penduduk dari muda menjadi tua, sehingga beban ketergantungan cenderung menurun. Adanya penurunam penduduk usia muda (0-14 tahun), mengindikasikan telah terjadi penurunan fertilitas. Di lain pihak, pada tahun 2000 masih terjadi gejala terus meningkatnya proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) dan usia lanjut (65+ tahun), sebagai dampak semakin rendahnya tingkat mortalitas akibat meningkatnya kondisi kesehatan dan menurunnya morbiditas.

Meningkatnya penduduk usia produktif dengan kesempatan kerja yang sangat terbatas serta meningkatnya partisipasi angkatan kerja wanita telah menyebabkan makin meningkatkan pengangguran dan setengah menganggur. Di lain pihak, dengan berkembangnya penduduk lanjut usia, perlu diperluas sasaran pelayanan penduduk yang tidak saja memberikan perhatian kepada bayi dan anak serta orang dewasa, tetapi juga terhadap orang tua.

Perkembangan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) selama 10 tahun terakhir dalam rupiah terus mengalami peningkatan. Akan tetapi dalam U$ dollar PDB telah mengalami kegoncangan, karena perubahan kurs rupiah akibat krisis moneter tahun 1997. Tren yang sama terjadi dalam hal pendapatan per kapita. Pendapatan yang telah dicapai sekitar $ 1.022,6 tahun 1996 telah melorot menjadi $ 435,5 tahun 1998. Tahun 1999 dan 2000 telah terjadi peningkatan kembali, yaitu $ 606,5 dan $ 712,2.

Dalam urbanisasi ternyata pertumbuhan daerah perkotaan melaju dengan pesat dan pada tahun 2000 mencapai 5,75%. Secara nasional proporsi penduduk di daerah perkotaan mencapai 42,5%, tetapi di DKI Jakarta, Yogyakarta, dan Kalimantan Timur proporsi penduduk perkotaan sudah lebih dari 50%. Kota-kota dengan penduduk lebih dari 1 juta orang telah bertambah menjadi 13 kota, sehingga perlu diantisipasi terhadap masalah lingkungan.

Daerah-daerah dengan pelaku migrasi selama hidup sampai dengan tahun 1995 polanya menunjukkan hal yang sama. Di Pulau Sumatera, Provinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara merupakan daerah pengirim sehingga migrasi netonya negatif. Provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta merupakan pengirim penduduk terbesar di Pulau Jawa. Daerah penerima terbesar masih didominasi oleh Provinsi Kalimantan Timur dan Lampung, meskipun ini selama 5 tahun terakhir (1995-2000), khususnya Lampung telah mengalami penurunan drastis.

Dalam hal komposisi, ternyata penduduk jenis kelamin perempuan untuk tahun 2000 tetap lebih tinggi dari laki-laki, rasio jenis kelamin 99,8. Dalam hal buta huruf maupun partisipasi sekolah, pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender memerlukan perhatian seksama, terutama di pedesaan. Meskipun tingkat Drop Out (DO) dalam pendidikan makin kecil, tetapi jumlahnya relatif banyak dan mereka umumnya langsung masuk angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja yang naik drastis dan tidak diimbangi perluasan kesempatan kerja akan mengalami pengangguran terbuka.

Proporsi wanita kawin umur muda masih terus mengecil, meskipun tren penurunan di daerah pedesaan masih relatif lambat. Jawa Barat, Jawa Timur dan Kalimantan Selatan adalah daerah dengan proporsi umur kawin pertama di bawah 17 tahun masih relatif tinggi. Dalam hal fertilitas, hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesian (SDKI, 1997) membuktikan bahwa target penurunan fertilitas sampai dengan 50% pada tahun 2000 dapat dicapai. Meskipun demikian menjelang 2000 tren penurunan menunjukkan adanya pelambatan dan ke depan jumlah kelahiran akan masih besar karena tingginya proporsi penduduk dewasa.

Angka kematian bayi sudah menurun sampai sekitar 51 pada tahun 1995. Dengan demikian umur harapan hidup makin meningkat dan mencapai 64,4 tahun pada tahun 1991. Pada tahun 2000 diproyeksikan umur harapan hidup telah mencapai 67 tahun. Meskipun demikian angka kematian ibu melahirkan masih relatif tinggi dan perlu perhatian.

Tren jumlah dan proporsi penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan telah mengalami penurunan, meskipun tahun 1998 telah mengalami pelonjakan. Tahun-tahun berikutnya ada kecenderungan penurun kembali, tetapi karena penduduk yang berada di ambang batas kemiskinan jumlahnya besar, potensi untuk meningkat karena gejolak nilai mata uang kemungkinan akan dapat terjadi.*

(Disarikan dari buku Gambaran Penduduk Indonesia di Awal Millenium III, Badan Kependudukan Nasional, Jakarta 2002)

Artikel Kependudukan Lainnya
Jumat, 09 Januari 2009
Permasalahan TKI (Tenaga Kerja Indonesia) bukan merupakan hal baru bagi bangsa Indonesia. Yan (2004) mengatakan bahwa sejak era 1970-an, permasalahan ini menduduki posisi teratas. Selama 35 tahun, permasalahan TKI tidak mengalami perkembangan yang berarti. Rumitnya permasalahan ini melibatkan banyak faktor baik dalam (Indonesia) maupun luar negeri (Malaysia).
Jumat, 09 Januari 2009
Perjalanan reformasi sudah memasuki tahun kesepuluh, dan tuntutan mendasar dari reformasi juga salah satunya memperbaikan pelayanan publik yang selama ini sangat bobrok dan banyak diskriminasi didalamnya di masa Orde Baru. Pelayanan Publik diartikan sebagai, pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah
Kamis, 08 Januari 2009
Mobilitas penduduk merupakan bagian integral dari proses pembangunan secara keseluruhan. Mobilitas telah menjadi penyebab dan penerima dampak dari perubahan dalam struktur ekonomi dan sosial suatu daerah.
Kamis, 08 Januari 2009
Ungkapan “al-jannah tahta aqdam al-ummahat” (surga di bawah telapak kaki ibu) sangat populer di telinga kita dan dipercaya bahwa itu merupakan ajaran semua agama.
Kamis, 08 Januari 2009
Slogan diatas sangat menarik untuk dibahas lebih lanjut. Terutama, hal ihwal mengenai cengkeraman kemiskinan massal di tengah badai bencana ditambah makin sulitnya situasi ekonomi.
Senin, 28 Juni 2004
Hari ini, seperti tahun-tahun yang lalu, kita bersama-sama memperingati Hari Keluarga Nasional. Kita memperingati Hari Keluarga Nasional setiap tahun, karena kita menyadari pentingnya peranan keluarga bagi kehidupan kita, bagi anak-anak kita, serta bagi masyarakat dan bangsa kita.
Kamis, 24 Juni 2004
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat sehat dan kesempatan, sehingga kita dapat hadir di sini dalam rangka pembukaan Pameran Hari Keluarga Nasional (Harganas) Tahun 2004 di Kota Balikpapan, Kaltim.
Selasa, 30 Maret 2004
Mengawali pertemuan silaturahmi ini, pertama-tama ijinkanlah kami mengajak Saudara-saudara sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas taufik dan hidayah-Nya kita dapat berkumpul untuk memperingati ulang tahun terbentuknya Ditjen Administrasi Kependudukan yang ke 2 tanggal 28 Maret 2004.
Jumat, 11 Juli 2003
Dalam rangka memperingati Hari Kependudukan Sedunia, bertepatan tanggal 11 Juli 2003 Departemen Dalam Negeri menyelenggarakan seminar sehari - Memantapkan Kebijakan Penataan Persebaran Penduduk di Era Otonomi Daerah - dengan tema Mobilitas Penduduk dalam Era Otonomi Daerah yang Menjamin Persatuan dan Kesatuan
Minggu, 13 Oktober 2002
Konstitusi mengamanatkan, bahwa negara berkewajiban memberikan pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum kepada penduduknya. Disamping itu, negara juga berkewajiban memberikan kesejahteraan kepada penduduk, serta memfasilitasi hak penduduk untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi bagi pengembangan diri dan lingkungan sosialnya.
Copyright © 2002 - 2011, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Hak Cipta Dilindungi Undang-undang.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Jakarta, Indonesia