Prof. Zudan: Asas Contrarius Actus dan Fiktif Positif, Kunci Perkara di Bidang Hukum Tata Usaha Nega


2019-02-10 19:51:30

Jakarta – Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri(Dirjen Dukcapil Kemendagri), Zudan Arif Fakrulloh, menyebut UU Administrasi Pemerintahan mengadopsi asas contrarius actus dan fiktif positif. Hal itu ia sampaikan kala memaparkan materi di acara Seminar Dalam Rangka HUT Peraturan Ke-28 di Jakarta, Kamis (07/2/2019).

Selain merupakan Dirjen Dukcapil, Zudan memang dikenal sebagai pakar dan praktisi dalam ilmu tata kelola pemerintahan. Tak heran endapatnya sering kali dirujuk dalam berbagai tulisan akademik dan permasalahan hukum tata kelola pemerintahan.

“UU Administrasi Pemerintahan dari aspek politik hukumnya dibangun agar governance di Indonesia menjadi lebih resonsif, lebih tanggap menyelesaikan masalah perlindungan. Oleh karena itu, dibaliklah dari fiktif negatif menjadi fiktif positif. Maka upaya administratif didahulukan.,” kata Zudan.

Asas contrarius actus dan fiktif positif, menurut Zudan, menjadi kunci dalam menghadapi perkara-perkara di bidang hukum tata usaha negara ini. Dalam hal keberatan dan banding, misalnya, asas contratius actus mendahulukan upaya administratif guna menghidupkan dialog internal sesama penyelenggara pemerintahan.

“Mengapa upaya administratif didahulukan? Karena kita ingin ada dialog internal sesama penyelanggara pemerintahan. Yang paling tahu suasana batiniah dari suatu badan adalah pemangku dan pejabat disitu. Maka diberi ruang-ruang agar ayok selesaikan dulu di kalangan interal eksekutif,” jelasnya.

Oleh karena itu, keberatan dan banding yang disebabkan oleh keputusan dan tindakan pejabat eksektuif tidak langsung disidangkan di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), tapi melalui pengajuan secara internal terlebih dahulu.

“Misalkan saya merotasi staff saya, lalu ybs mengajukan keberatan dan saya saya jawab dalam waktu 10 hari, staff saya masih tidak menerima, maka diajukan kepada Mendagri sebagai atasan saya. Bila Menteri sepakat dengan Dirjen lalu staff tersebut masih tidak menerima juga, barulah dilanjutkan ke PTUN,” rincinya.

Selain itu, menurut Zudan, masih sering terjadi kesalahpahaman dalam memahami apa yang disebut sebagai fiktif positif. Fiktif positif sering kali diberikan dalam upaya pembatalan hak yang telah ada. Padahal ia hanya dibolehkan untuk mendapatkan hak baru.

“Misalnya ada sertifikat tanah yang lama ingin dibatalkan. Yang bersangkutan mengadukan ke kantor lembaga pertanahan tolong sertifikat nomor sekian dibatalkan, dalam 10 hari tidak diproses, langsung dimasukan fiktif positif. Nah itu tidak boleh seperti itu. Fiktif positif hanya untuk permohonan hak baru, bukan untuk pembatalan hak yang sudah ada. Pembatalanan hak tetap masuk PTUN,” pungkasnya. Dukcapil***