Mendagri Gembira Perekaman KTP-el Capai 99 Persen


2019-06-11 01:32:55

Jakarta - Libur panjang Idul Fitri ternyata belum memuaskan para PNS sehingga masih banyak yang mangkir di hari pertama masuk kerja kembali, Senin (10/6/2019). Tak urung ini membuat prihatin Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Berdasarkan catatannya tak kurang 211 aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kemendagri yang mangkir atau bolos kerja. "Saya sangat prihatin dengan disiplin keluarga besar Kemendagri. Masih lebih 200an pegawai mangkir, masih belum puas menikmati gaji ke-14, menikmati tunjangan kinerja," kata Mendagri Tahjo Kumolo dalam cara halal bi halal karyawan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Ditjen Bina Pemerintahan Desa di Jakarta, Selasa (11/6/2019). 

Tjahjo menyatakan terpaksa memberikan sanksi skorsing selama 3 hari kepada 211 pegawai yang kedapatan mangkir. Selain skorsing, sanksi berupa peringatan tertulis juga dimasukkan ke arsip Biro Kepegawaian sebagai catatan.

Namun Mendagri Tjahjo Kumolo juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada aparatur Ditjen Dukcapil mau pun Ditjen Bina Pemdes Kemendagri yang telah melaksanakan tugas dengan baik selama hampir lima tahun terakhir.

"Terima kasih kepada aparatur Dukcapil, perekaman KTP elektronik telah mencapai 99 persen tinggal satu persen lagi masyarakat yang belum merekam datanya. Juga terima kasih atas berbagai inovasi baru pelayanan masyarakat berkaitan dengan KTP-el, akta kelahiran online, dan lainnya yang semuanya tanpa biaya," puji Tjahjo.

Kepada pegawai yang masih berurusan dengan KPK sebagai saksi kasus korupsi KTP elektronik masa lalu, menteri meminta agar kooperatif dengan KPK. "Sampaikan secara terbuka kepada penyidik KPK agar permasalahan masa lalu bisa selesai segera," pesannya.

Terkait dengan meningkatnya kepercayaan publik dengan data kependudukan Dukcapil yang semakin akurat, ditandai dengan lebih dari 1.220 instansi yang bekerja sama memanfaatkan data Dukcapil, Tjahjo juga berpesan sangat penting untuk menjaga kerahasiaan data pribadi.

"Satu orang saja penduduk yang melapor ke Ombudsman maka yang dibuat susah seluruh aparatur Dukcapil, jadi betul harus dijaga data kependudukan itu jangan sampai bocor ke publik," ujarnya kembali mengingatkan. Dukcapil***