Dukcapil Dorong Tata Kelola Baznas Makin Kinclong


2019-05-10 19:32:47

Jakarta - Tata kelola pelayanan masyarakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) diyakini akan semakin baik. Hal ini seiring dengan Baznas yang menggandeng Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk bekerja sama pemanfaatan data kependudukan. 

Menurut Dirjen Dukcapil Kemendagri Prof. Zudan Arif Fakrulloh, dengan kerja sama itu potensi para wajib zakat (muzaki), dan para penerima zakat (mustahik) pun akan semakin mudah dipetakan.

"Para muzaki yang terdaftar dan calon muzaki akan mudah diketahui segmentasinya, bisa terdata pula nanti sudah berapa kali setor zakat. Begitu juga para mustahik akan semakin mudah dipetakan," kata Prof. Zudan saat memberikan pengarahan pada acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) antara Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dengan Baznas di Jakarta, Rabu (8/5/2019).

Prof. Zudan pun meyakini dengan program nasional KTP-el, Indonesia akan lebih cepat maju seperti negara lain. Sebab salah satu guna KTP-el adalah untuk menunggalkan data kependudukan agar setiap penduduk tidak lagi beralamat ganda, karena semangatnya single identity number. 

"Setiap penduduk hanya punya nomor induk kependudukan (NIK), satu alamat dan satu identitas. Sehingga dengan memanfaatkan data NIK, Baznas pun akan kian mudah melihat profil penduduk di database Dukcapil," kata Zudan menjelaskan.

Saat ini jumlah seluruh wajib KTP-el adalah 192.676.863 penduduk. Penduduk yang sudah memiliki KTP-el 189.940.052 jiwa atau 98,58 persen. Masih kurang 2.736.811 jiwa atau 1,42 persen lagi yang belum merekam data KTP-el.

Prof. Zudan pun menjelaskan, dari sekitar 265 juta penduduk Indonesia, sebanyak 229 juta atau 86 persen adalah Muslim atau beragama Islam. "Sebutlah apabila separuhnya atau 100 juta penduduk tertib membayar sedekah Rp1.000 per hari maka akan terkumpul dana sedekah Rp1 triliun per hari. Sebuah potensi yang sangat besar," kata Zudan.

Lebih jauh Prof. Zudan juga menjelaskan, seiring perkembangan teknologi yang terus bergerak cepat, Baznas juga suatu saat nanti bisa memanfaatkan data sidik jari dan face recognition atau pemindai wajah, selain memanfaatkan NIK. 

"Suatu saat nanti seluruh pelayanan publik akan paperless atau tanpa kertas. Kalau kita bisa melakukan hal ini maka reputasi Indonesia akan naik tinggi. Inilah yang sedang dilakukan Ditjen Dukcapil, bukan sekadar melayani data Adminduk juga tengah membangun reputasi dan branding bangsa yang semakin maju," tuturnya.
 
Database kependudukan tersebut bisa digunakan bersama, sehingga manfaatnya bisa dirasakan untuk kemaslahatan umat. "Ini data milik negara RI yang perlu kita optimalkan kemanfaatannya dan perlu dijaga kerahasiaannya," kata Zudan menambahkan.

Berkat data administrasi kependudukan (Adminduk) yang semakin akurat, Ditjen Dukcapil semakin meraih kepercayaan masyarakat termasuk kementerian dan lembaga serta entitas bisnis. "Saat ini sudah sebanyak 1.210 lembaga yang sudah meraih manfaat data kependudukan Dukcapil," ungkapnya. 

Tak lupa Zudan meminta dukungan Baznas agar akses database yang diberikan tetap aman dan digunakan sesuai peruntukannya. "Dengan Baznas saya percaya karena banyak yang mendoakan," pungkasnya.

Sementara itu Ketua Baznas Prof. Bambang Soedibyo menilai kerja sama berbasis data kependudukan dengan Ditjen Dukcapil merupakan langkah yang sangat strategis dan monumental. "Baznas akan bisa lebih tepat menyasar muzaki potensial dan menyasar sebaik-baiknya Mustahik. Profile masyarakat yang kita bantu bisa disusun lebih tepat," kata Bambang.

Inilah saatnya, kata dia menambahkan, Baznas memperoleh kemajuan yang sangat signifikan sekaligus memulai proses digitalisasi pengelolaan zakat. Dukcapil***