Kualitas Layanan Publik Meningkat, 2020 Sensus Penduduk Berbasis Data Kependudukan


2019-02-19 18:57:01

Jakarta – Kementerian Dalam Negeri terus memastikan agar data kependudukan memberi efek nyata pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Pasalnya, data kependudukan yang dibangun jajaran Dukcapil semakin akurat sehingga bisa digunakan oleh berbagai lembaga dalam semua urusan.

Sejalan dengan semangat itu, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjalin kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan berbagai lembaga. Baru-baru ini, kerjasama tersebut menyasar 4 lembaga pemerintah, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Mahkamah Konstitusi, PPATK, Otoritas Jasa Keuangan.

“Secara singkat, kami ingin sampaikan bahwa kerjasama memanfaatkan NIK adalah bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana yang sudah kita persiapkan dalam waktu yang cukup panjang sekali,” kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Selasa, (19/02/2019).

Hal itu diamini Dirjen Dukcapil Prof. Zudan Arif Fakrulloh. Menurutnya, pemanfaatan data kependudukan yang dimiliki Kemendagri akan mempermudah identifikasi data penduduk dalam semua urusan pelayanan publik.

Untuk itu, pihaknya akan terus memberi pemahaman kepada semua pihak, terutama masyarakat dan lembaga pengguna, terkait pentingnya tertib Adminduk, bagaimana perkembangan dan kemajuannya, serta pemanfaatannya di Indonesia.

“Perlu diketahui jumlah penduduk Indonesia tiap semester bertambah sekira dua juta, sementara jumlah penduduk hingga kini sebanyak 265.185.550  juta penduduk, sebagaimana sudah dipaparkan oleh Bapak Mendagri, hingga kemudian NIK langsung diberikan kepada bayi yang baru lahir dan didaftarkan dalam KK (Kartu Keluarga),” ungkap Prof. Zudan.

Terkait 31 elemen data kependudukan, Zudan mengatakan terus memperbaiki serta mengoptimalkannya karena menjadi bagian penting dalam data perencanaan pembangunan.

“Perencanaan pembangunan termasuk ke dalam keberhasilan pemerintah dalam melayani masyarakat agar tertib Administrasi Kependudukan menjadi program yang berhasil,” imbuhnya.

Sementara itu, tahun 2020 mendatang, data kependudukan akan dijadikan sebagai basis data untuk pelaksanaan Sensus Penduduk, yang akan memperkaya dan memperkuat kualitas data kependudukan. Oleh sebab, cita-cita dalam membangun negara Indonesia adalah dengan terbangunnya Big Data Kependudukan.

“Dengan semangat ini, kita akan bisa membangun cita-cita satu penduduk, satu identitas yang disebut sebagai Single Identity Number (SIN),” pungkas Prof. Zudan.

Pelaksanaan Nota Kesepahaman hari ini dihadiri jajaran komisioner dan pejabat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Mahkamah Konstitusi, Otoritas Jasa Keuangan serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Hingga kini lembaga pengguna yang telah bekerjasama dengan Kemendagri dalam pemanfaatan data kependudukan, NIK dan KTP Elektronik sebanyak 1.174 meliputi lembaga Pemerintah dan non-pemerintah dari berbagai bidang, antara lain jasa keuangan, asuransi, pemerintahan, komunikasi dan informatika, dan penegakan hukum. Dukcapil***